UNDANGAN DISKUSI PUBLIK

 UNDANGAN DISKUSI PUBLIK

Konflik bersenjata dan operasi keamanan di Tanah Papua dalam tahun 2023 – 2025 terakhir telah memproduksi krisis pengungsian internal (IDPs) berskala besar, terutama di Intan Jaya, Nduga, Puncak/Puncak Jaya, Yahukimo, Paniai, Nabire, Teluk Bintuni, dan Maybrat.

Krisis ini tidak dapat dipisahkan dari pola pelanggaran HAM yang sistemik pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, pendudukan fasilitas sipil oleh militer, hingga perusakan rumah dan layanan dasar yang secara kumulatif mendorong orang asli Papua (OAP) meninggalkan kampung-kampung mereka. 

Selain pada Agustus 2025, Presiden Prabowo meresmikan 6 Komando Daerah Militer (Kodam baru), 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan dan 100 Batalyon Teritorial yang sudah di bangun 5 Batalyon di Papua yamg sudah dibentuk meliputi Kerom, Sarmi, Boven Digoel, Merauke dan Sorong. 

Motif kekarasan di Papua semua dimodifikasi secara masif oleh militer hingga menjadi sampel masalah pada gelombang protes Agustus 2025, sebanyak 5.444 orang ditangkap, 1000an ditetapkan sebagai tersangka, sebanyak 46 orang hilang (33 di antaranya dihilangkan paksa), dan 2 orang telah ditemukan tewas. Di Papua, dalam gelombang protes pemindahan 4 tahanan politik, sebanyak 24 orang ditangkap oleh Porlesta Kota Sorong, 2 orang ditembak.

Oleh karena itu Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) menyelenggarakan Diskusi Publik bertema “Papua Dalam Cengkraman Militerisme” Kegiatan dilaksakan Pada:

Hari/Tgl : Selasa, 03/Ferbuari 2026 

Pukul : 13.00 - 15.00 WIB

Tempat : Lbh Jakarta, Menteng Jakpus

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiranya, kami mengucapkan terima kasih.

Salam Hormat 

Ketua Lembaga Kajian Isu

Strategis Papua