Mahasiswa Papua di Gorontalo gelar aksi nasional, desak Presiden usut dugaan pelanggaran HAM di Kemburu Puncak.

 Mahasiswa Papua di Gorontalo gelar aksi nasional, desak Presiden usut dugaan pelanggaran HAM di Kemburu Puncak.

.                                          gorontalo April 27, 2026

TIM INVESTIGASI HAM KABUPATEN PUNCAK, BERSAMA MAHASISWA PUNCAK & MAHASISWA PUNCAK JAYA SE-INDONESIA, DI PROVINSI GORONTALO.

Mahasiswa Papua di Gorontalo yang tergabung dalam TIM INVESTIGASI HAM KABUPATEN PUNCAK, & MAHASISWA PUNCAK dan MAHASISWA PUNCAK JAYA SE-INDONESIA.

Melakukan demo damai di Kantor DPRD Provinsi Gorontalo mendesak Presiden RI Usut tuntas Dugaan Pelanggaran HAM, 10 Warga Sipil yang Tewas dalam operasi militer di Kemburu kabupaten puncak Ilaga. Operasi militer gabungan aparat TNI–Polri diduga menewaskan sejumlah warga sipil, melukai lainnya, serta memicu gelombang pengungsian di Distrik Kemburu, kuhsusnya kampung makuma, dan kampung Nilome Kabupaten Puncak, Pada Selasa (14/4/2026) Sekitar pukul 05.00 WIT.

 operasi militer tersebut diduga telah dimulai sejak Senin (13/4), TNI bergerak dari distrik gigobak ketika sejumlah aparat TNI melakukan pergerakan darat secara diam-diam pada malam hari, melintasi Distrik Magebume menuju distrik Kemburu. Pergerakan aparat tidak diketahui oleh warga setempat. Namun, pada keesokan harinya, warga menemukan jejak sepatu TNI di ruas jalan Gigobak Nigilome, Distrik Magebume. Temuan ini menimbulkan kecurigaan adanya mobilisasi aparat menuju wilayah sipil setempat.

Seorang hamba Tuhan dari Distrik Magebume, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengatakan aparat diduga berjalan pada malam hari saat warga sedang beristirahat. Tentara berjalan malam dari Gigobak lewat Nigilome ke Kemburu. Masyarakat tidak tahu karena mereka sedang tidur. Pagi harinya kami melihat jejak sepatu di jalan berlumpur, dan kami menduga itu TNI,” ujarnya Hamba Tuhan Rabu (15/4).

Demikian, aparat diduga melakukan penyisiran di wilayah sipil distrik kemburu tanpa kepastian keberadaan pihak yang menjadi target operasi. Tanpa memastikan keberadaan OPM, aparat langsung melakukan penyerangan terhadap rumah-rumah warga sipil di Kemburu. Kami mencatat sekitar sembilan orang warga menjadi korban, dalam peristiwa tersebut.

Jumlah korban dengan total korban warga sipil lebih dari 10 orang. Akibat kejadian tersebut, warga sipil dari Distrik Kemburu dilaporkan mengungsi dan menyebar ke sejumlah wilayah, di antaranya Magebume, Sinak, Mulia, hingga Bina. Kondisi ini menyulitkan proses pendataan dan pemantauan keberadaan para pengungsi.

Selain operasi darat, warga juga melaporkan keterlibatan sedikitnya empat unit helikopter. Aktivitas pengeboman diduga terjadi di wilayah Pogoma (Kampung Guamo) dan Kemburu, yang menyebabkan kerusakan rumah warga, hilangnya ternak, serta trauma di tengah masyarakat. Hingga kini, jenis bahan peledak yang digunakan belum dapat dipastikan.

Dengan tituasi diatas ini maka kami mahasiswa Papua di Gorontalo yang tergabung dalam TIM INVESTIGASI HAM KABUPATEN PUNCAK, BERSAMA MAHASISWA PUNCAK & MAHASISWA PUNCAK JAYA SE-INDONESIA, DI PROVINSI GORONTALO. Melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Gorontalo dan MENYATAKAN PERNYATAAN SIKAP SEBAGAI BERIKUT:

PERNYATAAN SIKAP:

1. KAMI MAHASISWA SE-INDONESIA PEDULI KABUPATEN PUNCAK TEGAS MENGUTUK TINDAKAN APARAT TNI/POLRI, BAIK ORGANIK MAUPUN NON-ORGANIK, YANG DIDUGA MELAKUKAN PEMBUNUHAN TERHADAP WARGA SIPIL YANG TIDAK BERSALAH. TINDAKAN TERSEBUT MERUPAKAN PELANGGARAN HAM BERAT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN UU NO. 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM, SERTA DAPAT DIJERAT DENGAN PASAL 338 KUHP (PEMBUNUHAN) DAN PASAL 340 KUHP (PEMBUNUHAN BERENCANA).

2. KAMI MENGECAM KERAS TINDAKAN KEKERASAN YANG DI LAKUKAN OLEH TNI TERHADAP WARGA SIPIL DI DISTRIK KEMBURU, KAB. PUNCAK MENGAKIBATKAN KORBAN JIWA 10 WARGA SIPIL DAN 7 ORANG LUKA-LUKA DI DISTRIK KEMBURU KAB. PUNCAK, PAPUA TENGAH, YANG JUGA MELANGGAR PASAL 351 KUHP (PENGANIAYAAN) DAN PASAL 359 KUHP (KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN).

3. KAMI MAHASISWA MENUNTUT BAHWA TINDAKAN TIDAK MEMANUSIAWI DI LAKUKAN OLEH TNI INI BENAR-BENAR MELANGGAR PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

4. KAMI MAHASISWA MENEGASKAN BAHWA WARGA SIPIL HARUS DILINDUNGI SEBAGAIMANA PRINSIP HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL, SERTA DIJAMIN DALAM UUD 1945 PASAL 28A DAN 28D TENTANG HAK HIDUP DAN PERLINDUNGAN HUKUM. NAMUN TINDAKAN TNI DILUAR DARI ATURAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI REPUBLIC INI

5. KAMI MENUNTUT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK SEGERA MENGUSUT TUNTAS SELURUH KASUS PELANGGARAN HAM TERHADAP WARGA SIPIL DI KABUPATEN PUNCAK DAN SELURUH TANAH PAPUA.

6. KAMI MENUNTUT PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENGHENTIKAN OPERASI MILITER DI WILAYAH SIPIL SERTA MENARIK SELURUH PASUKAN DEMI MENCEGAH PELANGGARAN HAM LEBIH LANJUT

7. KAMI MENUNTUT NEGARA UNTUK BERTANGGUNG JAWAB ATAS JATUHNYA KORBAN JIWA DAN LUKA-LUKA, SESUAI DENGAN PRINSIP PERLINDUNGAN WARGA NEGARA DALAM UUD 1945.

8. KAMI MEMINTA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNTUK MEMERINTAHKAN PANGLIMA TNI AGAR MEMPROSES SECARA HUKUM OKNUM YANG TERLIBAT, SESUAI HUKUM YANG BERLAKU TANPA PANDANG BULU.

9. KAMI MENDESAK KOMNAS HAM RI UNTUK SEGERA MELAKUKAN INVESTIGASI LANGSUNG DI KABUPATEN PUNCAK GUNA MEMASTIKAN KEADILAN BAGI PARA KORBAN.

10. KAMI MEMINTA PENARIKAN MILITER DARI WILAYAH-WILAYAH SIPIL DEMI MENJAMIN KESELAMATAN MASYARAKAT.

11. NEGARA REPOBLIK INDONESIA SEGERA MEMBUKA AKSES KEMANUSIAAN TANPA HAMBATAN BAGAI LEMBAGA NASONAL DAN INTERNASONAL KHUSUNYA DI PAPUA, INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS(ICRC)

12. KOMITE PALANG MERAH NASIONAL UNTUK MEMBERIKAN BANTUAN DARURAT, PERLINDUNGAN, LAYANAN KESEHATAN, DAN KEBUTUHAN DASAR BAGI WARGA SIPIL YANG MENGUNGSI DI TANAH PAPUA.

13. PEMERINTAH INDONESIA, SEBAGAI BAGIAN DARI KOMUNITAS, GLOBAL DAN MEMILIKI PERAN DALAM SISTIM HAM INTERNASONAL, SEGERA MEMBERIKAN AKSES KEPADA MEKANISME PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA, OFFLCE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS (OHCHR)

14. NEGARA HARUS MEMBUKA AKSES MEDIA NASONAL DAN ITERNASONAL GUNA MEMPUBLIKASIKAN INFORMASI YANG AKURAT DAN TRANSPARAN. 

15. HENTIKAN PROPOGANDA ISU KONFLIK DI KABUPATEN PUNCAK DI DISTRIK KEBRU DAN POGOM

16. STOP KRIMINALITAS TERHADAP MASYARAKAT `SIPIL DI KAPUPATEN PUNCAK DAN PUNCAK JAYA

HORMAT KAMI

PENANGUNGGJAWAB

KORLAP : KWN HENDRIK

W

AKORLAP : KWN NASON

Medang Juang Gorontalo, 27 April 2026