TPNPB Menegaskan Kepada Aparat Militer Indonesia Untuk Hentikan Intimidasi Terhadap Warga Sipil Yang Menjadi Korban Dalam Operasi Militer Di Puncak Yang Berada Di Rumah Sakit

 

TPNPB Menegaskan Kepada Aparat Militer Indonesia Untuk Hentikan Intimidasi Terhadap Warga Sipil Yang Menjadi Korban Dalam Operasi Militer Di Puncak Yang Berada Di Rumah Sakit, Seluruh Korban Harus Mendapatkan Layanan Kesehatan Gratis Hingga Pulih Oleh Negara Dan Hentikan Aktivitas Militer Di Seluruh Rumah Sakit Di Papua, TPNPB: Jika Langgar TPNPB Siap Tetapkan DPO Jika Keterlibatan Militer Di Rumah Sakit

Siaran Pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB Per Minggu, 19 April 2026

Silahkan Ikuti Laporan Dibawa Ini.!

Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB menegaskan kepada Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Agus Subyanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan jajaran aparat militer kolonialisme Indonesia agar hentikan seluruh aktivitas militer Indonesia di seluruh Rumah Sakit di Tanah Papua yang saat ini sedang menampung para korban yang terkena serangan bom melalui jalur udara menggunakan 6 unit helikopter militer dan drone selama operasi militer Indonesia berlangsung pada 13-15 April 2026 di Kabupaten Puncak, Papua. Selain operasi udara, militer Indonesia juga melancarkan operasi darat lalu melakukan penembakan brutal dan pelemparan granat terhadap warga sipil dan anak-anak yang berada di dalam rumah mereka di wilayah pengungsi di Distrik Kembru yang mengakibatkan banyak anak-anak dan perempuan hamil tewas dalam serangan tersebut sementara lainnya luka-luka, 12 orang warga sipil telah tewas akibat ledakan bom dan serangan brutal melalui darat dan udara.

Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB juga mendesak agar pemerintah Indonesia segera bertanggung jawab atas seluruh pembiayaan bagi anak-anak dan warga sipil yang menjadi korban dalam operasi militer tersebut hingga pulih serta menjamin keamanan dan HAM bagi mereka. Kami juga mendesak kepada seluruh pihak rumah sakit agar menjalankan aturan sesuai aturan medis dan membatasi aktivitas militer dari dalam rumah sakit. Jika hal tersebut telah diabaikan maka, TPNPB siap tetapkan DPO terhadap rumah-rumah sakit yang sedang membebaskan aktivitas militer Indonesia didalamnya. Hal ini perlu kami tegaskan agar seluruh pasien yang berobat tidak lagi mendapatkan intimidasi, teror dan kekerasan psikologi lainnya oleh aparat militer Indonesia selama para korban menjalani perawatan medis dan pemulihan.

Kami juga melaporkan bahwa, warga sipil yang menjadi korban mengaku bahwa militer Indonesia memasuki wilayah pengungsi sejak 13-15 April 2026 lalu melakukan serangan bom melalui udara menggunakan 6 unit helikopter militer dan drone sementara serangan darat juga berlangsung, operasi darat tersebut militer Indonesia melakukan pengepungan terhadap kamp-kamp pengungsian di Distrik Kembru lalu melakukan penembakan secara brutal dan melempar granat tepatnya di depan ibu-ibu dan anak-anak kecil hingga mereka menjadi korban setelah terkena ledakan granat dan peluru dalam serangan tersebut yang terjadi sejak pagi subuh.

Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB juga mendapatkan informasi bahwa setelah aparat militer Indonesia melakukan operasi militer di wilayah pengungsi, para korban terutama anak-anak dan ibu hamil serta perempuan diajak foto bersama oleh para pelaku (TNI) lalu mereka memberikan bantuan obat-obatan terhadap para korban lalu menuduh pasukan TPNPB yang terlibat langsung dalam penembakan terhadap warga sipil. Dan hal ini kami dari Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB mengutuk keras perbuatan aparat militer Indonesia atas jatuhnya seluruh korban jiwa dan luka-luka dari pihak sipil. Kami juga mengimbau kepada seluruh rakyat Papua, Indonesia dan komunitas internasional agar berhenti mempercayai pernyataan aparat militer Indonesia dari pihak TNI dan Polri yang selalu menebar informasi palsu atau Hoax melalui media-media online atas jatuhnya korban jiwa selama operasi militer terjadi di Tanah Papua. Aparat militer Indonesia dalam hal ini selalu sembunyi tangan setelah warga sipil tewas dan luka-luka selama mereka melakukan operasi dan penembakan terhadap warga sipil.

Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB juga menjelaskan kepada semua pihak baik secara lokal, nasional dan internasional bahwa TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan di seluruh Tanah Papua sebagai pagar negara Papua memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi rakyat Papua serta menjaga sumber daya alam Papua dari ancaman negara kolonialisme Indonesia bersama kroni-kroninya yang sedang melakukan pembunuhan terhadap masyarakat adat di Tanah Papua lalu memasuki tanah adat mereka, menebang habis hutan alami, mencuri kayu besi, gaharu lalu menggantikannya dengan sawit dan padi yang bukan makanan asli orang pribumi di Papua. Sementara negara indonesia juga sedang melakukan perampokan terhadap sumber daya alam Papua berupa emas, besi, tembaga dan minyak bumi serta hasil lautnya sejak tahun 1967 hingga sekarang lalu dibawa keluar negeri demi kemajuan dan kepentingan Jakarta dan aparat militer Indonesia yang sedang melakukan tugas operasi di Tanah Papua.

Oleh sebab itu, kami dari Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB mengimbau kepada seluruh rakyat Papua untuk tidak mengizinkan pendirian pos-pos militer Indonesia diatas tanah Papua milik masyarakat adat serta tidak mengizinkan perusahaan-perusahaan ilegal milik negara indonesia serta asing diatas Tanah Papua. Karena kehadiran militer dan perusahaan ilegal hanya menambahkan penderitaan bagi rakyat Papua dan mengimbau kepada seluruh pasukan TPNPB di 36 komando daerah pertahanan di seluruh Tanah Papua untuk wajib membakar habis kantor-kantor perintah dan seluruh perusahan ilegal yang sedang beroperasi di Tanah Papua. Semua aset dan sumber daya alam Papua akan dikelola oleh orang Papua setelah negara indonesia mengakui kemerdekaan Bangsa Papua dan seluruh bangunan dan sekolah-sekolah akan dibangun dengan hasil sumber daya alam Papua sendiri demi kemakmuran rakyat Papua.

Demikian Siaran Pers Ke Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB Per Minggu, 19 April 2026 oleh Sebby Sambom Jubir TPNPB OPM.

‎

‎Dan terima kasih atas kerja sama yang baik.

‎

‎Penanggungjawab Nasional Komando Markas Pusat Komando Nasional TPNPB-OPM. 

‎

‎Jenderal Goliath Tabuni

‎Panglima Tinggi TPNPB-OPM 

‎

‎Letnan Jenderal Melkisedek Awom

‎Wakil Panglima TPNPB-OPM 

‎

‎Mayor Jenderal Terianus Satto

‎Kepala Staf Umum TPNPB-OPM

‎

‎Mayor Jenderal Lekagak Telenggen

‎Komandan Operasi Umum TPNPB-OPM